06 Februari 2009
GAGASAN, Suara Merdeka
Menanggapi tulisan Benni Setiawan (pemerhati pendidikan, penulis buku ”Manifesto Pendidikan di Indonesia” dan ”Agenda Pendidikan Nasional” SM tgl 20 Oktober 2008, dengan judul ”Guru Swasta Juga Manusia”, mudah-mudahan tulisan saya ini belum terlambat.
Para guru swasta tentu saja berterima kasih karena ada yang memperhatikan keberadaan serta penghasilan mereka. Guru swasta sering disebut sebagai guru Non-PNS atau Guru Tidak Tetap (GTT), serta guru honorer di sekolah swasta.
Benar apa yang ditulis Benni Setiawan bahwa dengan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bidang pendidikan hingga 20 % seperti yang diamanatkan UUD 19454 Pasal 31 (ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional ) ternyata tidak membuat guru swasta / non-PNS sejahtera.
Bahkan sampai saat ini para guru swasta belum tersentuh oleh kebijakan apa pun yang berhubungan dengan guru ataupun pendidikan. Meski tugasnya sama dengan guru-guru lain dengan status apa pun. Apalagi dengan adanya rencana kenaikan gaji bagi PNS dan PNS guru, semakin dalamlah kesenjangan pendapatan mereka.
Banyak dari mereka yang kini gajinya masih di bawah UMR di daerahnya. Gaji mereka tergantung keadaan sekolah tempat mereka bertugas, ditambah dengan tunjangan fungsional dari pemerintah Rp 200.000 yang diterimakan 3 bulan sekali.
Meski banyak dari mereka yang sudah mengajar lebih dari 15 tahun dengan usia di atas 40 tahun. Jika ada seleksi CPNS secara umum, mereka ini jelas sudah tidak dapat ikut mendaftar karena sudah tidak memenuhi syarat usia / sudah terlalu tua.
Dengan gelar sarjana dari perguruan tinggi pencetak guru, yaitu IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) atau juga FKIP ( Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ), sesungguhnya melihat bahwa mereka saat memasuki kuliah mendatarkan memang ingin menjadi guru. Walaupun kenyataannya sekarang banyak guru berasal dari perguruan tinggi nonkependidikan yang kemudian mengambil AKTA IV untuk dapat menjadi guru dan banyak juga yang sudah berstatus PNS.
Yang sedikit menggembirakan, banyak dari guru swasta yang ikut sertifikasi guru karena telah memenuhi syarat. Hanya menurut berita terbaru, guru swasta yang sudah lulus sertifikasi (menjadi guru profesi ) sampai sekarang tunjangan profesinya belum turun karena harus menunggu penyesuaian gaji dengan guru PNS.
Yang lebih memprihatinkan lagi, ketika datang tahun ajaran baru dan akan menyekolahkan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi, banyak dari mereka yang harus memutar otak berkali-kali agar mendapat dana menyekolahkan buah hatinya. Bingung adalah kata yang paling tepat sebagai sahabat mereka.
Meskipun begitu, banyak juga warga masyarakat yang tidak mengerti status mereka, apakah guru PNS, guru bantu, guru honorer, atau guru swasta. Yang mereka tahu hanyalah pak guru atau bu guru saja. Jadi ketika diberitakan akan adanya kenaikan gaji bagi guru, maka banyak warga masyarakat yang mengira mereka (para guru swasta) juga termasuk di dalamnya.
Dra Susilowati
Jl Jaya Serayu No 46 Banyumas
Kamis, 05 Februari 2009
Senin, 05 Januari 2009
Meraih Kesuksesan Otentik
Judul: Your Great Success Starts from Now
Penulis: Thomas Sugiarto
Pengantar: Dr. Ciputra
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
Tebal: xxxviii + 220 halaman
Peresensi: Nurul Maghfiroh*
Sukses di usia muda merupakan idaman bagi semua orang. Apalagi dengan penghasilan 1 miliar per bulan. Hidup akan menjadi indah tanpa beban.
Thomas Sugiarto mengajak semua orang untuk hidup mulia (sejahtera). Thomas melalui buku ini ingin membagi cerita tentang kesuksesan dirinya membangun bisnis asuransi. Dia memilih meninggalkan bisnis properti papan atas yang sedang berkembang di kawasan Pondok Indah Jakarta, untuk menggeluti bidang barunya itu. Dia beranggapan bahwa memimpin perusahaan properti menyita banyak waktu. Dia ingin bebas dari belenggu itu.
Dalam buku ini, Thomas menguraikan, kebebasan financial dan waktu dapat diwujudkan dengan leveraging system (konsep bekerja dengan seribu tangan). Yaitu sebuah konsep dimana dirinya diibaratkan sebagai kepala cabang sebuah bank. Dia telah menyeleksi 20 orang terbaik dengan etos kerja dan visi yang luar biasa. Mereka dilatih dan dibina dengan sepenuh hati mulai dari level trainee, supervisor, kepala devisi, dan branch manager. Promosi diberikan bagi mereka yang melampaui target pendapatan. Pada setiap tingkatan Thomas mendapatkan overriding (presentase pembayaran) dari kesuksesan semua tim di tingkat trainee, supervisor, kepala devisi, hingga manager.
Dalam menjalankan bisnisnya ini, Thomas berprinsip “yakin bisa sebelum melihat hasil”. Inilah yang kemudian disebuat sebagai keajaiban kaum entrerpreneur. Keyakinan ini konon juga dipraktikan oleh pengusaha-pengusaha sukses di seluruh dunia, seperti Bill Gates dengan Microsofnya yang pada awalnya bermimpi pada suatu saat setiap rumah mempunyai komputer; Kolonel Sanders yang sempat ditolak 1.008 kali saat menawarkan resep ayam gorengnya, yang dikemudian hari diterima oleh Kentucky Fried Chicken yang kini menyebar ke seluruh penjuru dunia; Tony Fernandes pemilik Air Asia, yang dahulu bermimpi setiap orang dapat terbang ke banyak tempat dengan harga murah; Ciputra, yang mampu mengubah rawa-rawa menjadi Taman Impian Jaya Ancol, dan seterusnya.
Selain itu, Thomas juga mengedepankan sikap melayani bukan dilayani. Dengan sikap ini, Thomas ingin mengatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu dapat kita kerjakan sendiri dengan mudah jika ada semangat untuk melayani diri sendiri dan orang lain.
Buku ini menyajikan banyak fakta yang didasarkan oleh pengalaman pribadi penulis dalam menjalan bisnis. Buku ini menjadi menarik dan patut dibaca karena ditulis dengan kejujuran dan ketulusan untuk menyumbangkan ilmu kepada khalayak ramai.
Kelebihan lain buku ini juga terekam dalam penuturan atau gaya bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh oleh awam atau orang yang tidak mengerti sama sekali tentang bisnis. Walaupun buku ini tidak dicetak secara lux sebagaimana buku-buku entrepreneur lainnya, buku kecil ini memiliki daya dobrak yang tak kalah dengan buku-buku yang ditulis oleh para pendahulunya. Daya dobrak itu adalah believing-leraning-action (keyakinan-pembelajaran-tindakan nyata) yang tidak dimiliki oleh buku-buku sejenis.
Pada akhirnya, buku ini merupakan perwujudkan cinta kasih Thomas membeberka pengalamannya dalam memperoleh penghasilan 1 miliar per bulan yang akan mengantarkan manusia menuju kebebasan finansial. Hal ini dikarenakan, buku ini sangat inspiratif, yang mampu menularkan antusiasme dan optimisme entrepreneurship. Lebih dari itu, buku ini akan mengantarkan pembacanya menuju kesuksesan otentik.
*)Pembaca buku motivasi.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2008
DITERBITKAN OLEH KORAN PAK OLES di Kamis, Januari 01, 2009
Penulis: Thomas Sugiarto
Pengantar: Dr. Ciputra
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
Tebal: xxxviii + 220 halaman
Peresensi: Nurul Maghfiroh*
Sukses di usia muda merupakan idaman bagi semua orang. Apalagi dengan penghasilan 1 miliar per bulan. Hidup akan menjadi indah tanpa beban.
Thomas Sugiarto mengajak semua orang untuk hidup mulia (sejahtera). Thomas melalui buku ini ingin membagi cerita tentang kesuksesan dirinya membangun bisnis asuransi. Dia memilih meninggalkan bisnis properti papan atas yang sedang berkembang di kawasan Pondok Indah Jakarta, untuk menggeluti bidang barunya itu. Dia beranggapan bahwa memimpin perusahaan properti menyita banyak waktu. Dia ingin bebas dari belenggu itu.
Dalam buku ini, Thomas menguraikan, kebebasan financial dan waktu dapat diwujudkan dengan leveraging system (konsep bekerja dengan seribu tangan). Yaitu sebuah konsep dimana dirinya diibaratkan sebagai kepala cabang sebuah bank. Dia telah menyeleksi 20 orang terbaik dengan etos kerja dan visi yang luar biasa. Mereka dilatih dan dibina dengan sepenuh hati mulai dari level trainee, supervisor, kepala devisi, dan branch manager. Promosi diberikan bagi mereka yang melampaui target pendapatan. Pada setiap tingkatan Thomas mendapatkan overriding (presentase pembayaran) dari kesuksesan semua tim di tingkat trainee, supervisor, kepala devisi, hingga manager.
Dalam menjalankan bisnisnya ini, Thomas berprinsip “yakin bisa sebelum melihat hasil”. Inilah yang kemudian disebuat sebagai keajaiban kaum entrerpreneur. Keyakinan ini konon juga dipraktikan oleh pengusaha-pengusaha sukses di seluruh dunia, seperti Bill Gates dengan Microsofnya yang pada awalnya bermimpi pada suatu saat setiap rumah mempunyai komputer; Kolonel Sanders yang sempat ditolak 1.008 kali saat menawarkan resep ayam gorengnya, yang dikemudian hari diterima oleh Kentucky Fried Chicken yang kini menyebar ke seluruh penjuru dunia; Tony Fernandes pemilik Air Asia, yang dahulu bermimpi setiap orang dapat terbang ke banyak tempat dengan harga murah; Ciputra, yang mampu mengubah rawa-rawa menjadi Taman Impian Jaya Ancol, dan seterusnya.
Selain itu, Thomas juga mengedepankan sikap melayani bukan dilayani. Dengan sikap ini, Thomas ingin mengatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu dapat kita kerjakan sendiri dengan mudah jika ada semangat untuk melayani diri sendiri dan orang lain.
Buku ini menyajikan banyak fakta yang didasarkan oleh pengalaman pribadi penulis dalam menjalan bisnis. Buku ini menjadi menarik dan patut dibaca karena ditulis dengan kejujuran dan ketulusan untuk menyumbangkan ilmu kepada khalayak ramai.
Kelebihan lain buku ini juga terekam dalam penuturan atau gaya bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh oleh awam atau orang yang tidak mengerti sama sekali tentang bisnis. Walaupun buku ini tidak dicetak secara lux sebagaimana buku-buku entrepreneur lainnya, buku kecil ini memiliki daya dobrak yang tak kalah dengan buku-buku yang ditulis oleh para pendahulunya. Daya dobrak itu adalah believing-leraning-action (keyakinan-pembelajaran-tindakan nyata) yang tidak dimiliki oleh buku-buku sejenis.
Pada akhirnya, buku ini merupakan perwujudkan cinta kasih Thomas membeberka pengalamannya dalam memperoleh penghasilan 1 miliar per bulan yang akan mengantarkan manusia menuju kebebasan finansial. Hal ini dikarenakan, buku ini sangat inspiratif, yang mampu menularkan antusiasme dan optimisme entrepreneurship. Lebih dari itu, buku ini akan mengantarkan pembacanya menuju kesuksesan otentik.
*)Pembaca buku motivasi.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2008
DITERBITKAN OLEH KORAN PAK OLES di Kamis, Januari 01, 2009
Kamis, 25 Desember 2008
Surplus Beras tapi Tetap Miskin
Koran Tempo, 26 Desember 2008.
Khudori, pemerhati masalah sosial-ekonomi pertanian
Menutup akhir tahun 2008, muncul berita gembira: lebih dari 24 tahun menunggu, akhirnya Indonesia kembali bisa surplus beras. Pencapaian ini, seperti klaim Presiden Yudhoyono, cukup membanggakan. Berbeda dengan swasembada beras 1984 yang masih disertai impor beras 414.300 ton, prestasi kali ini bahkan memungkinkan Indonesia mengekspor beras. Presiden merujuk pada Angka Ramalan III Badan Pusat Statistik: produksi padi tahun ini diperkirakan mencapai 60,28 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 35,26 juta ton beras. Dengan tingkat konsumsi sekitar 32 juta ton, berarti ada surplus 3 juta ton.
Pemerintah telah menetapkan, ekspor akan dilakukan jika surplus bisa mencapai 3 juta ton beras. Dengan harga rata-rata beras kualitas patah 25 persen saat ini mencapai US$ 464 per ton free on board (FOB), berarti harga beras di pasar dunia setara dengan Rp 5.104 per kilogram, lebih tinggi ketimbang harga pembelian pemerintah (Rp 4.300 per kg). Harga beras dunia yang masih tinggi itu memungkinkan Indonesia meraih surplus ekonomi dari ekspor beras. Jika itu terlaksana, ini sebuah prestasi yang membanggakan, terutama bagi petani.
Sebenarnya, sejumlah pihak ragu pada klaim surplus beras tersebut. Alasannya amat masuk akal: luas lahan dan produksi dilaporkan terus mengalami kenaikan, padahal konversi lahan dengan tingkat masif jalan terus dan pencetakan lahan atau sawah baru amat lambat. Di sisi lain, produktivitas sawah, terutama di Jawa, sudah melandai, bahkan leveling off, karena lahan letih dan terdegradasi kualitasnya. Pencatatan data atau statistik beras/padi kita juga lemah karena data tidak dikumpulkan berdasarkan survei statistik, melainkan lewat pendekatan administratif yang tidak reliable dan besar peluangnya untuk salah.
Terlepas dari keraguan terhadap klaim surplus beras, dari sisi petani sebetulnya prestasi itu tidak membawa dampak ikutan (contagion effect) apa-apa. Mari kita utak-atik angka! Dengan tingkat pertumbuhan rumah tangga petani 2,2 persen per tahun (Sensus Pertanian 2003), saat ini diperkirakan jumlah rumah tangga petani mencapai 28 juta. Dengan asumsi satu keluarga terdiri atas empat orang, berarti jumlah petani mencapai 112 juta jiwa atau 48,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Apabila 60,28 juta ton padi dibagi jumlah petani, masing-masing kepala kebagian 538 kg per tahun. Jika dikalikan dengan harga gabah Rp 2.840 per kg, pendapatan petani Rp 1,527 juta per kepala per tahun atau Rp 4.365 per hari.
Ironisnya, dari tahun ke tahun kemiskinan yang menjerat petani padi ini tidak tersentuh. Menurut survei Patanas terakhir (2006), pendapatan per kapita per hari petani padi Rp 3.065-8.466 (kurang dari US$ 1). Dengan mengacu pada kriteria kemiskinan Bank Dunia (orang dikategorikan miskin bila pendapatan per kapita per hari kurang dari US$ 2), dapat diketahui betapa miskinnya petani kita. Ini juga bukan hal baru. Survei Patanas tahun 2000 sudah menggambarkan betapa ekonomi petani padi berada di tubir jurang: lebih dari 80 persen pendapatan rumah tangga tani disumbang dari kegiatan di luar pertanian, seperti mengojek, berdagang, dan menjadi pekerja kasar. Secara evolutif, sumbangan usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga merosot: dari 36,2 persen pada 1980-an, tinggal 13,6 persen.
Dalam kategori seperti itu sebenarnya bisa dikatakan tidak ada lagi "warga tani", yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu. Jika kemudian pertanian pangan, terutama padi, tak lagi menarik bagi lulusan terdidik, itu adalah dampak ikutan yang logis. Pertanian padi akhirnya identik dengan miskin, udik, dan gurem. Salah satu penyebab hal ini adalah dominannya petani dengan kepemilikan lahan sempit/gurem. Hasil penelitian Departemen Pertanian (2000) menunjukkan, 88 persen rumah tangga petani cuma menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. Pada 1995 jumlah petani di Jawa yang “tuna-tanah” sebanyak 48,6 persen, meningkat jadi 49,5 persen pada 1999. Meski tidak separah di Jawa, di luar Jawa terjadi kecenderungan yang sama. Pada 1995 jumlah petani tuna-tanah 12,7 persen, meningkat menjadi 18,7 persen pada 1999.
Sejak 2001, insentif harga mendominasi kebijakan perberasan. Dengan mengutak-atik harga, penguasa yakin kesejahteraan petani bisa didongkrak. Bagi penguasa, beleid harga gampang diukur (tangible) dan berdampak seketika: penguasa akan meraih simpati. Padahal, insentif nonharga (non-price factor) lebih mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan dan sekaligus membangun daya saing industri. Tanpa insentif non-harga, mustahil kebijakan harga bisa berhasil. Insentif non-harga diperlukan agar ada ruang bagi petani untuk merespons kebijakan harga (price creates it own supply). Insentif itu terkait erat dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi.
Hal itu hanya mungkin diwujudkan dengan memberi prioritas kegiatan dan dana guna menekan konversi lahan, kehilangan hasil pascapanen, penggunaan teknologi kapital intensif pada kegiatan panen dan pengolahan lahan, perbaikan kualitas lahan serta irigasi, modernisasi penggilingan padi, riset, dan reforma agraria. Rentang 1992-2002, laju tahunan konversi lahan baru 110 ribu hektare, kini naik menjadi 145 ribu hektare per tahun. Bersama fragmentasi lahan, konversi membuat usaha tani kian gurem dan jauh dari skala yang efisien. Reforma agraria tak bisa ditawar agar usaha tani mencapai skala ekonomi.
Tingkat kehilangan hasil panen padi kita masih tinggi: 20,42 persen, setara dengan 6,2 juta ton beras per tahun. Dengan harga beras Rp 4.000 per kg, nilai kehilangan itu setara dengan Rp 24,8 triliun. Rendemen padi kita merosot: dari 70 persen pada 1950-an jadi 62 persen pada 1999. Padahal, tiap penurunan rendemen 1 persen, kita kehilangan beras 0,5 juta ton (Amang dan Sawit, 2001). Penurunan rendemen terjadi karena kehilangan hasil saat penggilingan gabah jadi beras dan akibat pemupukan yang tidak berimbang. Rendemen bisa didongkrak lewat program revitalisasi industri penggilingan padi dan massalisasi pemupukan berimbang.
Infrastruktur irigasi banyak yang rusak. Waduk-waduk besar di Jawa--Jatiluhur, Kedungombo, Gajah Mungkur, dan Bengawan Solo--kian kritis. Sekitar 25 persen jaringan irigasi tak berfungsi dan 35 persen rusak parah. Bagaimana mungkin bisa menanam kalau air tidak tersedia? Temuan varietas unggul baru mandek. Sampai kini sebagian besar petani masih bergantung pada varietas IR-64 hasil rekayasa 1986. Padahal tingkat produksi varietas ini sudah meluruh: dari 8 ton menjadi 6 ton gabah per hektare. Tampak jelas, jalan lempang menyejahterakan petani justru terbentang luas di insentif nonharga, bukan beleid harga. Masalahnya, karena hasilnya tidak seketika, penguasa justru menghindari pendekatan ini.
Khudori, pemerhati masalah sosial-ekonomi pertanian
Menutup akhir tahun 2008, muncul berita gembira: lebih dari 24 tahun menunggu, akhirnya Indonesia kembali bisa surplus beras. Pencapaian ini, seperti klaim Presiden Yudhoyono, cukup membanggakan. Berbeda dengan swasembada beras 1984 yang masih disertai impor beras 414.300 ton, prestasi kali ini bahkan memungkinkan Indonesia mengekspor beras. Presiden merujuk pada Angka Ramalan III Badan Pusat Statistik: produksi padi tahun ini diperkirakan mencapai 60,28 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 35,26 juta ton beras. Dengan tingkat konsumsi sekitar 32 juta ton, berarti ada surplus 3 juta ton.
Pemerintah telah menetapkan, ekspor akan dilakukan jika surplus bisa mencapai 3 juta ton beras. Dengan harga rata-rata beras kualitas patah 25 persen saat ini mencapai US$ 464 per ton free on board (FOB), berarti harga beras di pasar dunia setara dengan Rp 5.104 per kilogram, lebih tinggi ketimbang harga pembelian pemerintah (Rp 4.300 per kg). Harga beras dunia yang masih tinggi itu memungkinkan Indonesia meraih surplus ekonomi dari ekspor beras. Jika itu terlaksana, ini sebuah prestasi yang membanggakan, terutama bagi petani.
Sebenarnya, sejumlah pihak ragu pada klaim surplus beras tersebut. Alasannya amat masuk akal: luas lahan dan produksi dilaporkan terus mengalami kenaikan, padahal konversi lahan dengan tingkat masif jalan terus dan pencetakan lahan atau sawah baru amat lambat. Di sisi lain, produktivitas sawah, terutama di Jawa, sudah melandai, bahkan leveling off, karena lahan letih dan terdegradasi kualitasnya. Pencatatan data atau statistik beras/padi kita juga lemah karena data tidak dikumpulkan berdasarkan survei statistik, melainkan lewat pendekatan administratif yang tidak reliable dan besar peluangnya untuk salah.
Terlepas dari keraguan terhadap klaim surplus beras, dari sisi petani sebetulnya prestasi itu tidak membawa dampak ikutan (contagion effect) apa-apa. Mari kita utak-atik angka! Dengan tingkat pertumbuhan rumah tangga petani 2,2 persen per tahun (Sensus Pertanian 2003), saat ini diperkirakan jumlah rumah tangga petani mencapai 28 juta. Dengan asumsi satu keluarga terdiri atas empat orang, berarti jumlah petani mencapai 112 juta jiwa atau 48,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Apabila 60,28 juta ton padi dibagi jumlah petani, masing-masing kepala kebagian 538 kg per tahun. Jika dikalikan dengan harga gabah Rp 2.840 per kg, pendapatan petani Rp 1,527 juta per kepala per tahun atau Rp 4.365 per hari.
Ironisnya, dari tahun ke tahun kemiskinan yang menjerat petani padi ini tidak tersentuh. Menurut survei Patanas terakhir (2006), pendapatan per kapita per hari petani padi Rp 3.065-8.466 (kurang dari US$ 1). Dengan mengacu pada kriteria kemiskinan Bank Dunia (orang dikategorikan miskin bila pendapatan per kapita per hari kurang dari US$ 2), dapat diketahui betapa miskinnya petani kita. Ini juga bukan hal baru. Survei Patanas tahun 2000 sudah menggambarkan betapa ekonomi petani padi berada di tubir jurang: lebih dari 80 persen pendapatan rumah tangga tani disumbang dari kegiatan di luar pertanian, seperti mengojek, berdagang, dan menjadi pekerja kasar. Secara evolutif, sumbangan usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga merosot: dari 36,2 persen pada 1980-an, tinggal 13,6 persen.
Dalam kategori seperti itu sebenarnya bisa dikatakan tidak ada lagi "warga tani", yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu. Jika kemudian pertanian pangan, terutama padi, tak lagi menarik bagi lulusan terdidik, itu adalah dampak ikutan yang logis. Pertanian padi akhirnya identik dengan miskin, udik, dan gurem. Salah satu penyebab hal ini adalah dominannya petani dengan kepemilikan lahan sempit/gurem. Hasil penelitian Departemen Pertanian (2000) menunjukkan, 88 persen rumah tangga petani cuma menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. Pada 1995 jumlah petani di Jawa yang “tuna-tanah” sebanyak 48,6 persen, meningkat jadi 49,5 persen pada 1999. Meski tidak separah di Jawa, di luar Jawa terjadi kecenderungan yang sama. Pada 1995 jumlah petani tuna-tanah 12,7 persen, meningkat menjadi 18,7 persen pada 1999.
Sejak 2001, insentif harga mendominasi kebijakan perberasan. Dengan mengutak-atik harga, penguasa yakin kesejahteraan petani bisa didongkrak. Bagi penguasa, beleid harga gampang diukur (tangible) dan berdampak seketika: penguasa akan meraih simpati. Padahal, insentif nonharga (non-price factor) lebih mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan dan sekaligus membangun daya saing industri. Tanpa insentif non-harga, mustahil kebijakan harga bisa berhasil. Insentif non-harga diperlukan agar ada ruang bagi petani untuk merespons kebijakan harga (price creates it own supply). Insentif itu terkait erat dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi.
Hal itu hanya mungkin diwujudkan dengan memberi prioritas kegiatan dan dana guna menekan konversi lahan, kehilangan hasil pascapanen, penggunaan teknologi kapital intensif pada kegiatan panen dan pengolahan lahan, perbaikan kualitas lahan serta irigasi, modernisasi penggilingan padi, riset, dan reforma agraria. Rentang 1992-2002, laju tahunan konversi lahan baru 110 ribu hektare, kini naik menjadi 145 ribu hektare per tahun. Bersama fragmentasi lahan, konversi membuat usaha tani kian gurem dan jauh dari skala yang efisien. Reforma agraria tak bisa ditawar agar usaha tani mencapai skala ekonomi.
Tingkat kehilangan hasil panen padi kita masih tinggi: 20,42 persen, setara dengan 6,2 juta ton beras per tahun. Dengan harga beras Rp 4.000 per kg, nilai kehilangan itu setara dengan Rp 24,8 triliun. Rendemen padi kita merosot: dari 70 persen pada 1950-an jadi 62 persen pada 1999. Padahal, tiap penurunan rendemen 1 persen, kita kehilangan beras 0,5 juta ton (Amang dan Sawit, 2001). Penurunan rendemen terjadi karena kehilangan hasil saat penggilingan gabah jadi beras dan akibat pemupukan yang tidak berimbang. Rendemen bisa didongkrak lewat program revitalisasi industri penggilingan padi dan massalisasi pemupukan berimbang.
Infrastruktur irigasi banyak yang rusak. Waduk-waduk besar di Jawa--Jatiluhur, Kedungombo, Gajah Mungkur, dan Bengawan Solo--kian kritis. Sekitar 25 persen jaringan irigasi tak berfungsi dan 35 persen rusak parah. Bagaimana mungkin bisa menanam kalau air tidak tersedia? Temuan varietas unggul baru mandek. Sampai kini sebagian besar petani masih bergantung pada varietas IR-64 hasil rekayasa 1986. Padahal tingkat produksi varietas ini sudah meluruh: dari 8 ton menjadi 6 ton gabah per hektare. Tampak jelas, jalan lempang menyejahterakan petani justru terbentang luas di insentif nonharga, bukan beleid harga. Masalahnya, karena hasilnya tidak seketika, penguasa justru menghindari pendekatan ini.
Langganan:
Postingan (Atom)